A. Deklarasi Gerakan Oposisi Mahasiswa
Indonesia adalah negeri yang diberkahi. Memiliki kekayaan alam dan manusia yang melimpah. Menduduki posisi geopolitik dan geostrategis di Asia dan Dunia sehingga diperhitungkan di dunia internasional. saat ini indonesia telah melewati berbagai pergantian rezim dan sistem kekuasaan.
Kami meyakini bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang cocok bagi indonesia. Dan mekanisme checks and balances adalah prinsip dalam demokrasi, namun saat ini keberadaannya terancam dengan tendensi pemusatan kekuasaan.
Kami meyakini bahwa, kekuasaan adalah cenderung menyeleweng maka dibutuhkan kekuatan yang secara khusus, mengontrol agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Kami meyakini bahwa, berkontribusi didalam bangsa dan negara, tidak mesti menjadi bagian dari kekuasaan yang memerintah.
Maka demi tumbuh sehatnya demokrasi indonesia.
Demi tumbuhnya budaya politik yang sehat dan maju.
Demi terjaga kekuasaan dari kecenderungan untuk menyimpang.
lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berkualitas, berpihak pada rakyat dan amanat konstitusi.
Dengan ini kami mahasiswa indonesia yang tergabung dalam HMI, GMNI, GMKI, IMM, KAMMI, KMHDI, dan HIKMAHBUDHI menyatakan diri menjadi kekuatan oposisi terhadap pemerintahan SBY-Boediono.
Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut: maka kami akan membentuk tim kerja yang secara serius akan melakukan kajian atas kebijakan-kebijakan pemerintah dan secara pro aktif menawarkan prespektif alternatif kepada publik dan pengambil kebijakan.
(hmi.or.id)
B. Latar Belakang Pembentukan Gerakan Oposisi Mahasiswa
Puncak Dari Pergerakan mahasiswa di Indonesia adalah ketika meruntuhkan rezim Orde Baru (Orba). Dari pergerakan itu meningalkan konsep pemerintahan yang otoriter menuju ke pemerintahan yang demokratis. Namun perlahan-lahan pergerakaan mahasiswa pasca peruntuhan rezim itu cenderung menurun dan tidak signifikan.
Di era Orba yang otoriter, menjadi ladang untuk tumbuh suburnya pola pergerakan mahasiswa untuk bergerak turun langsung ke jalan untuk menumpas rezim yang menghisap habis sari pati rakyat Indonesia poada saat itu. Pergerakan mahasiswapun di batasin. Kebebabasan pers telah tiada. Kebijakan dari pemerintah berorienatsi untuk memepertahankan kekuasaan oleh pemerintah.
Keterbatasan tak jarang mendorong lahirnya kreativitas yang luar biasa. Dalam keadaan yang serba dibatasi oleh lingkungan, manusia biasanya melahirkan ide-ide dan tindakan yang mengagumkan (Claudia Nef Zalus : 2009). Keterbatasan ruang gerak mahasiswa membuat mahasiswa bergerak dengan penuh keyakinan dan fokus untuk mereformasi kondisi pemerintahan yang sangat otoriter. Strategi Orde Baru adalah memotong akses tradisional setiap kekuatan politik untuk memudahkan penguasa meletakkan mereka dalam kendali efektif (Claudia Nef Zalus : 2009).
Reformasi struktur pemerintahan menjadi tawaran dan tuntutan dari pergerakan mahasiwa saat itu. Muncullah pemerintahan demokratis yang beorientasi pada pembangunan serta kebijakan-kebijakan untuk pembangunan demi meningkatkan perekonomian masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Di beberapa tahun berajalanya era reformasi ini, terdapat pemerintahan yang di dukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Karena dukungan dan kepercayaan yang tinggi ini menyebabkan susahnya untuk melakukan pergerakan dengan metode seperti di masa orde baru.
Walaupun kebijakan-kebijakan pemerintah banyak yang gagal atau menimbulkan kersahan di masyarakat tidak menyurutkan kepercayaan masyarakat pada era reformasi ini. Meramal secara keliru saja sudah pantas dibilang pandai mengenai pembangunan / development (Jalaluddin Rakhmat : 2005).
Dukungan yang mayoritas rakyat pada pemerintahan saat ini membuat gagasan bahwa partai-partai politik unuk beroposisi dengan pemerintahan. Yang seharusnya lembaga legislative itu, mengawasi jalannya pemerintahan malah terjebak dengan pro dan kontra terhadap pemerintah. Kekuatan oposisi hanya terdiri dari sebagian kecil dari fraksi yang berada di lembaga legislative. MerekaDengan mengusung ide untuk kontra dengan kebijakan yang mengedepankan aspek pengawasan.
Tapi oposisi hanyalah oposisi, partai politik yang berada di lembaga legislative hanya seperti diam dan tak berbuat apa-apa dalam menyikapi kebijakan yang di buat pemerintah.
Oposisi yang kontra dengan pemerintahan yang harusnya memfokuskan pada Controlling/pengawasan dari perencanaan (Planning) dari kebijakan pemerintahan tidak dimanfaatkan secara optimal dan maksimal oleh partai politik tersebut.
Mereka tidak proaktif tetapi cenderung reaktif. Berkomentar dan bertindak ketika suatu kebijakan yang berefek buruk telah diekspos media. Bukannya dari awal kebijakan itu dibuat agar mereka melakukan controlling kepada pemerintahan. Ketika telah ada korban baru mereka muncul seperti kejadian tabung gas lpj beberapa waktu yang lalu.
Minimnya jumlah fraksi yang beroposisi di lembaga legislative secara tidak langsung mempengaruhi tingkat konsentrasi pengawasan. Pengawasan yang membutuhkan energi tak tercukupkan dengan quantitas yang sedikit. Jadi ada kesan di lembaga legislative terjadi perang-perang kepentingan antara fraksi yang mendukung dengan yang tidak mendukung. Jadi Energi banyak terkuras pada dinamika internal dalam penentu kebijakan. Tidak bereslah ujung-ujungnya pengawsan terhadapa kebijakan yang diambil pemereintah.
Dalam melakukan pergerakanpun mahasiswa kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Kekurangan komunikasi anatar orang awam dengan intelektual (mahasiswa) telah memisahkan mereka satu sama lain atau menimbulkan hubungan yang tegang antara mereka (Ali Shariati : 2001).
Yang menjadi perhatian mahasiswa saat ini adalah kurun waktu 13 tahun pasca orde baru, keintiman mahasiswa dengan rakyat Indonesia sangat kurang. Mahasiswa sekarang telah memisahkan diri dari masyarakat. Terkadang kita memang berbicara tentang massa padahal itu tidak lebih dari kata-kata secara teoritis. Perlunya kita untuk memahami massa masyarakat tersebut lebih dalam bukannya hanya kumpulan dari kalimat-kalimat saja.
Mempertimbangkan dengan keadaan seperti itu, pada tahun 2009 mahasiwa-mahasiwa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul untuk mendeklarasikan Gerakan Oposisi Mahasiswa yang berupaya mengawasi kebijakan pemerintahan secara langsung demi perbaikan kedepannya. Gerakan oposisi ini bukan merupakan suatu gerakan yang kontra dengan kebijakan dari pemerintahan tapi mengkritisi secara objektif kebijakan pemerintah selagi mengawasi kebijakan-kebijakan tersebut dari pemerintahan. Melihat ketidakefektifan lembaga legislative untuk melakukannya.
PEMBAHASAN
A. HMI Dalam Bingkai Kemahasiswaan dan Perjuangan
Sejarah telah menggoreskan dengan kuat, dalam perspektif perjuangan bangsa. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) senantiasa berada di garis depan dan berjuanga habis-habisan. Setiap zaman ia mebuktikan dirinya sebagai medium syahid kaum muda, kader intelektual bangsa. Senantiasa melahirkan pikira-pikiran futuristiknya (Agussalim Sitompul : 1997).
Flash back kebelakang, HMI yang disebut-sebut sebagai Harapan Masyarakat Indonesia begitu akrab dengan mahasiswa islam. Timbul pertanyaan dalam diri kita, kenapa?. Karena HMI adalah organisasi yang plural, sehingga kami dapat belajar dari teman-teman yang mempunyai berbagai macam pemikiran. Pemikiran itu dipandang dari berbagai macam perspektif sehingga kami juga dapat lebih bijak dalam memandang suatu masalah dan juga HMI adalah Suatu Organisasi yang siap menampung setiap mahasiswa Muslim yang ingin mengembangkan diri pada organisasi ini (Claudia Nef Zalus : 2009).
Perbedaan pemikiran tersebutlah yang mebuat Kader-kader HMI dapat mencapai suatu pemahaman yang memiliki landasan kuat. Semua itu berujung demi terbentuk kader-kader yang berkualitas insan cita.
Salah satu wujud implementasi dari fungsi mahasiswa sebagai agent of change dan social movement (pergerakan sosial) adalah aktif berpartisipasi menyuarakan serta mengkritisi aspirasi masyarakat guna tercapainya masyarakat yang adil makmur yang di Ridhoi Allah SWT.
B. Pergerakan Mahasiswa di Era Reformasi
Seperti telah dipaparkan di bab sebelumnya bahwa telah dideklarasikan Gerakan Oposisi Mahasiswa pada tahun 2009 di halaman balai kota Surakarta, jawa tengah. Proklamasi oposisi gerakan mahasiswa ini sebagai formulasi kepedulian kepada masyarakat, di satu sisi, dan membuka ruang publik, pada sisi yang lain.
Gerakan ini merupakan wujud dari transformasi pergerakan mahasiswa. Dengan menyandang kata oposisi. Seluruh mahasiswa dari berbagai background organisasi bersatu dalam gerakan untuk mengawasi kebijakan pemerintahan yang dianggap buruk dalam aktualisasinya.
Mahasiswa dapat berperan aktif serta bersatu padu dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Deklarasi ini menandakan suatu langkah awal dari seluruh mahasiswa untuk kemablai bersatu untuk mencapai tujuan bersama demi keberlangsungan Negara ini kedepannya. Karena mahasiswa sekaranglah cikal bakal penerus roda pemerintahan ini.
Maka diperlukanlah suatu konsep yang jelas sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan ini. Jalan yang harus kita lampai haruslah tepat, dapat diandalkan dan logis; ia harus membawa kita ke tujuan yang kita cita-citakan (Ali Shariati : 2001).
C. Pengontrolan Kebijakan Pemerintah
Dalam Pelaksanaan Suatu Kebijakan pemerintah harus di awasi secara terus menerus serta dinilai agar dapat di ambil tidakan korektif jika diperlukan dalam rangka meningkatkan kemungkinan keberhasilan tujuan dari kebijakan itu.
Maka diperlukan ukuran-ukuran dalam penilaian kemajuan suatu kebijakan pemerintah. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam pengawasan adalah Biaya (Cost) untuk melakukan suatu pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkadang lebih besar dari nilai materi dari kebijakan tersebut.
Karena dalam pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan teratur. Dari segi waktu, energy dan materi harus siap di perhitungkan dalam realisasinya. Karena pengawasan lebih banyak problematikanya daripada perencanaan, penentuan serta melaksanakan kebijakan.
Kaum cendekiawan harus ingat bahwa merupakan kesalahan serius bagi mereka jika mereka sampai mengambil kepemimpinan politik (Ali Shariati : 2001). Maka dalam keberlangsungan kedepannya mahasiswa harus dapat memurnikan pergerakannya agar tidak terjerat dengan kepentingan-kepentingan suatu golongan tertentu.
Pengawasan yang objektif yang dibutuhkan saat ini agar masyarakat tidak mudah terkesima dengan keaktoran suatu tokoh sehingga masyarakat lebih memahami kondisi riil dari pemerintahaan.
D. Arus Penyebaran Informasi
The World Is Flat menurut Thomas L Friedman salah satunya ditandai dengan runtuhnya tembok informasi yang menjadikan internet sebagai kebutuhan dan informasi menjadi suatu keharusan bagai udara yang tidak perlu membayar (Syafrizal Helmi Situmorang : 2008)
Pada saat ini penyebaran informasi tidak dapat diprediksi lagi kecepatan penyebarannya. Dalam hitung detik informasi dapat berpindah antara daerah bahkan antar benua.
Dengan pesatnya dan cepatnya penyebaran informasi itu maka sudah sepatutnya seorang mahasiswa harus menguasai Teknologi dan informasi agar informasinya up date meningkatkan wawasannya.
Informasi di era globalisasi ini dapat di analogikan dengan konsep supply informasi. Di mana media cetak dan elektronik menyajikan informasi saling berkompetensi antar media juga berpacu dengan waktu yang terus menyajikan berita di tiap detiknya.
Seorang mahasiswa serta Kader dari organisasi manapun harus bisa menghimpun / mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang dapat dia peroleh. Setelah memperoleh informasi harus dilakukan filterisasi informasi yang akurat sehingga dapat menjadi rujukan.
Setelah menganalisa dan meniliti maka Kader tersebut dapat memberikan masukan maupun opini ke media yang representatif sehingga Kader maupu memiliki terobosan-terobosan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
Semakin banyak informasi yang diperoleh maka semakin besar peluang mahasiswa dilibatkan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Tidak terlepas dengan adanya analisa yang mendalam. Mahasiswa harus berperan aktif serta mengedepankan keintelektualannya demi dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
E. Fungsi Controlling dengan Supply Informasi
Pengawasan sudah menjadi pilihan yang harus dijalanin ketika gerakan mahasiswa menyandang nama oposisi. Kata oposisi dimaknai dengan melakukan pengawasan agar dalam implementasinya tidak terjebak dengan nilai simbolis saja.
Fungsi pengawasan (Controlling) di sinkronisasikan dengan memanfaatkan membludaknya Supply informasi yang ada saat ini. Informasi yang up date di tiap detiknya menuntut tiap mahasiswa harus mobile dalam kesehariaannya.
Tiada cara lain agar pengawasan berjalan efektif harus Fokus dalam pencarian informasi. Dari pengumpulan informasi dapat dicapai pemahaman yang mendasar. Tapi semua itu dilalui proses filterisasi dan analisis.
F. Rejuvenasi untuk Gerakan Oposisi Mahasiswa
Lemahnya fungsi pengawasan (Controlling) di pemerintahan membuat harapan pengawasan kebijakan pemerintahan berada di pundak mahasiswa. Peran Agent Of control pada mahasiswa harus menjadi perhatian khusus oleh mahasiswa itu sendiri.
Mahasiswa harus mengerti fungsi dan peran mereka, agar tidak terjadi disorientasi yang menyebabkan stagnasi dalam pergerakan. Mahasiswa harus dapat memaknai kembali apa yang menjadi prioritasnya.
Dalam Prakteknya, pengawasan memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi. Mempertimbangkan waktu yang terus berputar, sudah menjadi keharusan mahasiswa untuk ‘belajar sambil berjalan’.
Merejuvenasi Gerakan Oposisi Mahasiswa dengan memfokuskan fungsi pengawasan yang berorientasi pemanfaat informasi secara maksimum, menganalisa dan merumuskan kesimpulan yang menjadi korektif kepada pemerintahan.
PENUTUP
A. Simpulan
1. Peran Controlling (Pengawasan) harus di maknai oleh Gerakan Oposisi Mahasiswa. Karena yang menjadi ruang lingkup dari gerakan ini sangat menitik beratkan pengawasan.
2. Gerakan Oposisi Mahasiswa harus dapat menghimpun Informasi seluas-luasnya karena untuk mengikuti arus penyebaran informasi dibutuhkan informasi untuk mengikuti perkembangan. Pengawasaan dapat berajalan lancar ketika arus informasi itu lancar.
3. Mahasiswa Harus dapat berpatisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah, tidak hanya sekedar Pengawasan. Karena untuk berpartisipasi dan menyuarakan opini, organisasi harus dapat masuk ke dalam system penentuan kebijakan pemerintahan.
B. Saran
1. Perlu adanya Media Representatif untuk mahasiswa sekaligus untuk menjawab kritikan dari Agussalim Sitompul pada 44 indikasi kemunduran HMI.
2. Mahasiswa harus dapat menerobos system dari penentuan kebijakan pemerintahan dan menggunakan berbagai cara agar dapat menembus system.
3. Dalam prateknya Mahasiswa harus dapat melepaskan belenggu keterpihakan dengan kepentingan-kepentingan yang menekannya.
(Mirza Zamzami,HMI FE USU)
